Tunjangan Guru Non ASN 2026 Naik, 137 Ribu Guru Bakal Terima Rp2 Juta per Bulan

Taman Cendekia – Kabar soal tunjangan guru kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah memastikan ribuan guru non ASN mendapat tambahan kesejahteraan pada 2026. Kebijakan ini langsung memicu respons positif dari banyak tenaga pendidik. Selain itu, Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 juga memberi kepastian status bagi guru non ASN di sekolah negeri.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 bukan kebijakan pemberhentian guru honorer. Sebaliknya, aturan tersebut menjadi jembatan implementasi Undang-Undang ASN sekaligus menjaga keberlangsungan pembelajaran di daerah.

Tunjangan Guru Non ASN 2026 Jadi Sorotan Publik

Kata kunci yang sedang ramai dicari masyarakat saat ini ialah “tunjangan guru non ASN 2026”, “SE Mendikdasmen 7 Tahun 2026”, dan “tunjangan profesi guru Rp2 juta”. Ketiga topik itu terus muncul setelah pemerintah mengumumkan dukungan penghasilan bagi guru non ASN.

Kemendikdasmen menyebut sebanyak 137.764 guru non ASN berhak menerima tunjangan profesi sekitar Rp2 juta per bulan. Tunjangan tersebut diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik serta memenuhi beban kerja mengajar.

Sementara itu, guru yang belum bersertifikat tetap memperoleh dukungan berupa insentif dari pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta membantu tambahan penghasilan sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Kebijakan ini di nilai penting karena banyak daerah masih kekurangan tenaga pengajar. Karena itu, pemerintah memilih menjaga keberlangsungan pendidikan sambil menata sistem ASN nasional secara bertahap.

SE Mendikdasmen 7 Tahun 2026 Bukan Pemecatan Guru

Banyak guru honorer sebelumnya merasa cemas setelah muncul isu penghapusan tenaga non ASN. Namun, Kemendikdasmen menegaskan bahwa surat edaran terbaru justru memberi perlindungan sementara bagi guru non ASN hingga akhir 2026.

Surat edaran tersebut memberi dasar hukum kepada pemerintah daerah agar tetap menugaskan guru non ASN di sekolah negeri. Selain itu, daerah juga tetap dapat mengalokasikan anggaran penghasilan bagi para guru tersebut.

Dirjen GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa kebijakan ini hadir agar proses belajar mengajar tetap berjalan normal. Sebab, banyak sekolah masih bergantung pada tenaga guru non ASN.

Selain itu, pemerintah pusat menyiapkan anggaran besar untuk mendukung tunjangan dan insentif guru pada 2026. Bahkan, total anggaran tunjangan guru non ASN di sebut mencapai Rp14,1 triliun.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai memberi perhatian lebih serius terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Apalagi, guru honorer selama ini sering menghadapi ketidakpastian status dan penghasilan.

Di sisi lain, masyarakat juga berharap kebijakan ini tidak berhenti pada bantuan sementara saja. Banyak pihak mendorong pemerintah mempercepat pengangkatan guru non ASN menjadi PPPK penuh waktu agar mereka memperoleh kepastian karier.

Menurut saya, langkah pemerintah kali ini sudah mengarah ke solusi yang lebih realistis. Namun, pemerintah tetap perlu menjaga konsistensi kebijakan agar guru tidak terus hidup dalam ketidakpastian. Sebab, kualitas pendidikan sulit meningkat jika kesejahteraan guru masih menjadi persoalan utama. Karena itu, kebijakan tunjangan guru non ASN 2026 seharusnya menjadi awal perbaikan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh.

Sumber Berita:

• Detikcom
• ANTARA News
• Kompas.com