AI di Sekolah Jadi Polemik, Larangan ChatGPT untuk Siswa Bisa Jadi Bumerang Pendidikan

3 menit membaca View : 59

Redaksi

opini - 24 Mei 2026

Larangan ChatGPT untuk Siswa

Taman Cendekia – Pemerintah resmi melarang siswa SD hingga SMA memakai AI instan seperti ChatGPT untuk mengerjakan tugas sekolah. Kebijakan itu langsung memicu perdebatan di dunia pendidikan. Sebagian guru mendukung aturan tersebut. Namun, sebagian lainnya justru khawatir sekolah tertinggal dari perkembangan teknologi global.

Topik ini ramai diperbincangkan setelah pemerintah menerbitkan SKB Tujuh Menteri tentang pemanfaatan AI dalam pendidikan. Aturan itu menekankan penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Akan tetapi, larangan penggunaan AI instan justru membuka pertanyaan besar. Apakah sekolah sedang melindungi siswa, atau malah membatasi literasi digital mereka?

Larangan ChatGPT untuk Siswa dan Tantangan Pendidikan Digital

Kata kunci “larangan ChatGPT untuk siswa” kini memiliki perhatian tinggi di mesin pencari. Selain relevan, topik tersebut juga memancing rasa penasaran publik. Oleh sebab itu, isu ini cepat menyebar di media sosial dan portal berita nasional.

Pemerintah beralasan bahwa penggunaan AI instan dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis siswa. Bahkan, istilah seperti brain rot dan cognitive debt mulai muncul dalam diskusi pendidikan nasional. Pemerintah menilai siswa bisa terlalu bergantung pada jawaban otomatis dari AI.

Namun, di sisi lain, dunia pendidikan global justru bergerak ke arah integrasi AI. Banyak negara mulai mengajarkan literasi AI sejak dini. Mereka tidak hanya mengenalkan teknologi, tetapi juga membangun etika penggunaannya. Karena itu, larangan total berpotensi membuat siswa Indonesia tertinggal secara kompetensi digital.

Penelitian nasional terhadap guru di Indonesia menunjukkan penggunaan AI membantu penyusunan materi, penilaian, dan media pembelajaran. Meski demikian, tantangan seperti infrastruktur dan kualitas hasil AI masih menjadi hambatan utama.

Fakta tersebut menunjukkan satu hal penting. Masalah utama bukan pada keberadaan AI, melainkan pada kesiapan ekosistem pendidikan. Sekolah membutuhkan panduan yang jelas, bukan sekadar pembatasan.

Penggunaan AI di Sekolah Harus Diawasi, Bukan Dihindari

Saya melihat polemik ini sebagai momentum penting bagi pendidikan Indonesia. Sekolah memang harus melindungi siswa dari ketergantungan teknologi. Akan tetapi, sekolah juga tidak boleh menutup pintu terhadap perkembangan zaman.

Guru seharusnya mengajarkan cara menggunakan AI secara kritis. Misalnya, siswa dapat di minta memverifikasi jawaban AI melalui buku atau jurnal terpercaya. Selain itu, guru juga bisa melatih siswa membedakan informasi valid dan manipulatif. Dengan cara itu, AI berubah menjadi alat belajar, bukan mesin mencontek.

Sayangnya, banyak sekolah masih belum siap menghadapi perubahan ini. Sebagian guru bahkan belum mendapat pelatihan tentang literasi AI. Akibatnya, kebijakan larangan terasa lebih mudah di banding membangun sistem pengawasan yang matang.

Padahal, pendidikan tidak pernah berkembang melalui ketakutan. Pendidikan tumbuh melalui adaptasi dan keberanian menghadapi perubahan. Ketika internet pertama kali hadir, banyak pihak juga merasa khawatir. Namun, sekolah akhirnya belajar memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. Hal yang sama seharusnya terjadi pada AI.

Penelitian internasional juga menegaskan bahwa AI tidak akan menggantikan guru. Sebaliknya, AI dapat membantu proses pembelajaran jika di gunakan secara tepat dan etis. Karena itu, sekolah perlu membangun kolaborasi antara teknologi dan kemampuan manusia.

Menurut saya, larangan penuh terhadap ChatGPT justru berpotensi menciptakan kesenjangan baru. Siswa di kota besar tetap bisa belajar AI secara mandiri. Sementara itu, siswa di daerah hanya mengenal AI sebagai teknologi terlarang. Jika kondisi ini berlangsung lama, ketimpangan pendidikan digital akan semakin besar.

Pendidikan masa depan membutuhkan siswa yang kritis, kreatif, dan adaptif. Ketiga kemampuan itu tidak akan tumbuh melalui pelarangan semata. Sekolah harus hadir sebagai ruang pembelajaran digital yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi pengguna teknologi global, bukan pencipta inovasi masa depan.

Sumber Berita dan Referensi